PROGRAM MAHASISWA WIRAUSAHA, MUNGKINKAH?

Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) yang telah berjalan di PTN beberapa tahun, dan baru 2009 ini diluncurkan untuk kalangan mahasiswa PTS, kiranya patut diapresiasi sebagai program yang strategis untuk pengembangan kemampuan mahasiswa menghadapi tantangan yang makin kompleks. Ada satu pertanyaan yang meragukan keberhasilan program tersebut, mungkinkah berhasil? Tentu saja tidak gampang menjawabnya.
Secara teoritik dengan fasilitasi Dikti memberi dana kegiatan PMW, program ini diharapkan berhasil. Tetapi saya berkeyakinan masih sulit berhasil. Mengapa ?
Jiwa dan semangat wirausaha yang ingin dikembangkan pada mahasiswa seharusnya secara visioner dan kurikuler tampak dalam grand strategy perguruan tinggi. Hampir sulit ditemukan perguruan tinggi yang secara sistematis mengembangkan program kewirausahaan di lingkungan kampus. Persoalan pokok pertama terletak pada dosen-dosennya yang juga tidak memiliki pengetahuan, sikap dan ketrampilan wirausaha. Kebanyakan mereka adalah juga pencari kerja. Padahal kalau wirausaha mereka tentu dapat menciptakan lapangan kerja. Kedua, tidak adanya kesamaan pandangan atau paradigma bahwa mahasiswa kuliah di perguruan tinggi sebenarnya adalah dalam rangka mengembangkan kedewasaan dan kemandiriannya melalui pengembangan pola dan olah pikir. Kuliah pada suatu program studi adalah harus bekerja pada bidang program studinya. Akibatnya bertahun-tahun perguruan tinggi menghasilkan lulusan pengangguran. Ketiga tentunya adalah tidak cukup tersedia daya dukung, baik dana maupun jejaring yang memuluskan rancangan program pengembangan kewirausahaan. Apalagi kalau dilihat dana yang disediakan Dikti untuk mendorong PMW di lingkungan PTS yang notabene memiliki populasi mahasiswa lebih banyak dari pada PTN, jumlah dananya “ampun” kecilnya dibanding dana PMW untuk kalangan PTN. Jadi rasanya kita harus mencari jalan yang lebih pas untuk mendorong berkembangnya kewirausahaan di perguruan tinggi.

PERINGTAN KERAS BAHAYA KORUPSI PENDIDIKAN

Mulai tahun 2009 ini bidang pendidikan mendapat perhatian tinggi pemerintah dengan menyediakan anggaran 20% dari APBN. Dana yang luar biasa besar dibanding apa yang diberikan pada bidang pendidikan selama ini. Ini untuk melaksanakan pasal 31 ayat (4) UUD 1945. Nilai totalnya mencapai lebih dari Rp 200 triliun, fantastis!
Ada kekhawatiran saya terkait jumlah anggaran yang sangat besar itu, yaitu kemungkinan bahaya penyalahgunaan anggaran negara alias korupsi. Tak perlu heran jika di tahun-tahun mendatang banyak guru besar, dosen dan guru, kepala sekolah serta aparat yang mengurusi bidang pendidikan akan banyak yang terseret ke pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor). Bayangkan kini telah tersedia peluang kourpsi dengan adanya anggaran yang besar tersebut. Coba tengoklah bagaimana liku-liku pelaksanaan “proyek” Bantuan Operasional Sekolah (BOS), hibah-hibah atau blockgrand untuk sekolah dan perguruan tinggi. Bila dicermati dengan ketelitian yang tinggi banyak pula “proyek” tersebut yang menyimpang. Saking pintar dan berkembangnya cara menghindar dari jeratan hukum mereka dan “proyek” tersebut aman dan berjalan lancar.

Kiranya kini rakyat harus memberi peringatan keras tentang bahaya korupsi di bidang pendidikan karena melimpahnya anggaran. Semoga semua para pelaksana dan pendukung bidang pendidikan menyadari dan tetap diberi kekuatan untuk menghindari bahaya korupsi pendidikan. Semoga !!!

PROGRAM MAHASISWA WIRAUSAHA

Kalangan mahasiswa perguruan tinggi (swasta) kini lebih berdaya dengan adanya Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) yang diluncurkan Dit. Kelembagaan Dikti melalui Kopertis masing-masing wilayah. Mengapa ? Karena selama ini kucuran dana untuk berlatih wirausaha bagi mahasiswa PTS memang terbatas, khususnya PMW yang sudah beberapa tahun bergulir di PTN. Mungkinkah ini benar-benar wujud keadilan yang benar-benar ingin dilakukan Dikti? Ya kita optimis sajalah karena aturan undang-undangnya memang tidak ada pembedaan PTN dan PTS.
PMW dikoordinasikan oleh masing-masing PT yang mengusulkan dan “memenangkan” PMW yang diusulkannya.

Khusus anda yang berada di lingkungan Kopertis Wilayah VII Jawa Timur kiranya dapat membaca pedoman teknis PMW berikut ini : klik lampiran-pmw-koptis-7, pedoman-pmw-koptis-7, dan pengantar-pmw-koptis-7

BHP TIDAK PERLU DISOAL KECUALI YANG PUNYA PERSOALAN

Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan No. 9 Tahun 2009 memberikan inspirasi banyak pihak dalam memberikan tanggapannya terhadap kemungkinan-kemungkinan kritik dan argumentasi. Secara umum munculnya UU-BHP pastilah dimaksudkan untuk kebaikan, punya tujuan mulia. Mungkin cara atau sudut pandangnya saja yang berbeda. Bagi pihak tertentu, misal lembaga kemasyarakatan dan sebagian maha (siswa), UU-BHP dianggap sebagai upaya komersialisasi pendidikan dan tidak berpihak pada rakyat. Sementara pihak lain menganggap UU-BHP sebagai hal yang konstruktif untuk memandirikan pendidikan dan membuka peluang baru berkembangnya otonomi pengelolaan pendidikan.
Bagi Lembaga Pendidikan Negeri (LPN) undang-undang ini memberi angin segar, sementara sebagian maha (siswa) atau calon maha (siswa)-nya ketakutan akan melambungnya biaya kuliah. Bagi Lembaga Pendidikan Masyarakat (LPM), karena biasa berpikir swasta, undang-undang ini tidak banyak berpengaruh, kecuali yayasan/badan penyelenggaranya. Pihak yayasan/badan penyelenggara pendidikan dengan diberlakukannya UU-BHP “ketakutan” tidak memiliki akses yang luas, seperti selama ini, sehingga takut kehilangan “kerajaannya”. Nah apa dan bagaimana selengkapnya UU-BHP baca ini uu-no-9-tahun-2009-bhp

PEMILU 2009 JANGAN SAMPAI MEMILUKAN

Tahun 2009 ini betapa gegap gempitanya republik. Tentu yang penting karena adanya Pemilu, Pileg dan Pilpres. Lihat saja jalanan di segenap nusantara dan media massa maupun elektronik (TV dan Radio), saat ini marak dengan “iklan” para calon legislatif, calon presiden dan bendera-bendera Partai Politik. Orang asing, termasuk Menlu Amerika Serikat, Hillary Clinton, tentu merasakan kemarakan “iklan” tersebut. Apalagi kita warga yang setiap hari lalu lalng di jalanan… wah semarak sekali. Ada gambar dan bendera ukuran mini ada pula yang ukuran sedang dan tidak sedikit yang ukuran raksasa. Aneka kiat yang disampaikan melalui “iklan-iklan” tersebut. Tujuannya satu PILIHLAH AKU, PILIHLAH PARTAIKU.

Di sisi lain rakyat yang melihat dan mendengar “iklan” tersebut terbagi dalam tiga kategori yang agak samar. Pertama terkagum-kagum dan menyanjung karena isinya yang dianggap sangat mereka harapkan selama ini. Kategori ini banyak dimiliki oleh rakyat “terpinggirkan” yang selama ini menganggap pemerintah yang ada tidak becus ngurusi rakyat. Kemungkinan lain adalah mereka memang pendukung capres atau parpol yang bersangkutan. Kategori kedua peduli tapi mengevaluasi. Golongan ini merupakan masyarakat yang tergolong berpendidikan. Mereka menikmati iklan tetapi berpikir kritis. Kategori terakhir adalah mereka yang sama sekali tidak “pusing dengan manuver-manuver iklan capres atau parpol. Mereka menganggap capres atau parpol sama saja (sama bohongnya), “setelah jadi ya lupa lagi”.

Sisi lain yang tidak kalah menariknya adalah sumber dana yang dipakai oleh caleg/capres/parpol. Dari mana duitnya ? Iklan besar-besaran yang digunakan jangan-jangan hasil pekerjaan yang nggak benar. Anggapan umum yang berkembang adalah karena untuk jadi anggota dewan dan presiden memerlukan modal maka setelah jadi yang harus mengembalikan modal. Nah ini yang memilukan. Jadi jangan sampai pemilu ini berakibat memilukan, baik bagi calon maupun bagi rakyat.

INFORMASI PKM 2009

Ada khabar baru dari DP2M DIKTI tentang Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Tahun 2009. KKTIM yang biasanya diselenggarakan oleh Kopertis atau Wilayah kini ditiadakan dan diganti dengan PKM-Gagasan Tertulis (PKM-GT). Selengkapnya baca ini panduan-pkm 2009

MENJELANG HARI “PAK POLISI” BHAYANGKARA

Polisi, Bhayangkara, kita sebentar lagi berultah yang ke 62. Usia itu tentu cukup tua untuk manusia, tetapi masih belum cukup tua untuk organisasi yang melindungi dan melayani Nusantara Indonesia yang sangat luas ini. Era polisi yang mandiri sejak jaman Presiden Gus Dur telah menggelinding sampai sekarang dan mudah-mudahan sampai nanti kapan jua. Jumlah polisi juga makin membaik untuk melindungi dan melayani masyarakat. Citra polisi makin membaik, sekalipun ada celah cideranya oleh perilaku oknum atau sekumpulan oknum polisi. Tetapi dalam pendekatan sosial kemasyarakatan masih banyak yang harus dikerjakan dan diperbaiki oleh polisi. Bagaimana polisi melakukan pendekatan yang intent pada kelompok-kelompok sensitive terhadap kebijakan politik atau perilaku penyelenggaraan negara yang dirasa kelompok itu tidak benar, masih sering tidak tepat sehingga menimbulkan bentrok atau kejadian yang “mengenaskan” baik bagi masyarakat maupun polisi itu sendiri. Bina mitra, bagian lembaga kepolisian, yang seharusnya intens mengadakan penyuluhan, penerangan, dan pendekatan persuasif kepada masyarakat masih belum berkibar kuat. Sangat jarang ada polisi yang intens mengadakan komunikasi atau “kluyuran” di tengah masyarakat. Dalam hal ini malah bisa kalah sama Babinsa-nya TNI. Kelemahan ini mengarahkan terlambatnya polisi melakukan deteksi dini terhadap kemungkinan tindak kejahatan, termasuk terorisme.

Sisi lain adanya stigma polisi masih dianggap sebagai “cari duit” dalam berbagai kesempatan tampaknya belum dapat penuh dibersihkan. Kata tetangga saya, “jangan lapor polisi bila anda kehilangan kambing, karena anda akan kehilangan sapi”. Statement pimpinan kepolisian untuk clean bila berurusan dengan polisi tampaknya masih banyak di atas kertas. Fakta lapangan masih harus ditimbang dan diperhatikan betul oleh pimpinan kepolisian. Citra polisi makin tidak menyenangkan jika kita mendengarkan suara aktivis-aktivis demokrasi atau penyalur “aspirasi”, termasuk aktivis kampus yang suka “aksi jalanan” alias demo. Belum lagi urusan-urusan yang berkaitan dengan bidang lalu lintas. Sekalipun bidang terakhir ini makin membaik, tetapi masih harus terus diperbaiki oleh polisi.

Kita tetap berharap polisi terus memperbaiki diri. SELAMAT BERULTAH KE 62 PAK POLISI !

KEBANGKITAN NASIONAL JANGAN JADI KEBANGKRUTAN NASIONAL

Kita semua tahu tiap tanggal 20 Mei selalu diperingati sebagai hari Kebangkitan Nasional. Di hari-hari seperti ini mulai tataran birokrasi (pemerintahan), media massa, dan kelompok-kelompok masyarakat lain selalu mendengungkan rasa nasionalisme keindonesiaan. Tetapi anehnya kita makin jauh dari rasa keindonesiaan itu. Rasa keindonesiaan adalah rasa gotong royong, rasa religius, dan rasa satu nusa/tanah air/bangsa/bahasa. Tetapi sebenarnya yang lebih penting adalah juga rasa keadilan dan kesejahteraan sebagai bangsa. Selama kedua rasa terakhir itu tidak terjamah jangan harap isme keindonesiaan akan melekat.

Yang dapat memasak kedua rasa itu adalah para pemimpin bangsa yang ada di seluruh lapisan negara Indonesia. Mulai Presiden sampai pada Lurah atau Kepala Desa. Bila pemimpin-pemimpin kita secara keseluruhan tidak menjejakkan kaki kepemimpinannya pada dua rasa itu niscaya huru-hara, anarkhisme, pertentangan klas-klas sosial, dan separatisme akan selalu muncul. Resep memasak ke dua rasa ada dalam kebijakan-kebijakan dan aplikasi kebijakan para pemimpin kita. Ini berarti resep memasak mereka selama ini belum tepat hingga cita rasa keadilan dan kesejahteraan masih jauh dari harapan. Keadaan tinggalan pemerintahan masa lalu selalu menjadi beban berkepanjangan pemerintahan penerusnya. Tidakkah pemerintahan seterusnya itu berani mengambil langkah-langkah membuat resep ampuh memasak rasa keadilan dan kesejahteraan ?

Ketakutan selalu menghantui mereka karena takut sanksi internasional, tetapi tidak takut menderitakan rakyat sendiri.

Kita sangat mengharap kebangkitan nasional ini tidak menjadi kebangkrutan nasional. Lucu kedengarannya tetapi tidak mustahil bangsa kita akan mengalami kebangkrutan bilamana pemimpin bangsa ini tidak punya rasa kebangsaaan. Lihat saja beberapa tanda yang mengarah kepada kebangkrutan sudah jelas. Hutang luar negeri yang menumpuk, sumber daya strategis yang dikuasai pemodal asing, manajemen ekonomi yang tidak berbasis dasar negera, dan masih banyak lainya.

Semoga 20 Mei ini memunculkan keberanian para pemimpin kita membangkitkan bangsanya, rakyatnya untuk berkeadilan dan berkemakmuran. Amin

DEMO BBM : Anarkhisme atau Kebutaan ?

Maraknya demo mahasiswa dan sebagian anggota masyarakat lainnya menolak kenaikan BBM menunjukkan betapa negeri ini penuh dengan kekhawatiran karena ketidakpastian hidup yang lebih baik di kemudian hari.
Saking maraknya demo, tidak jarang menimbulkan pertikaian dengan aparat keamanan (polisi) yang juga sering tidak manusiawi menangani demo mahasiswa.
Pernahkan kita berpikir dengan jernih bahwa masyarakat perdesaan yang menjadi mayoritas penduduk penghuni negeri ini tidak terlalu pusing dengan rencana pemerintah SBY-JK tersebut ? Mereka memang mengeluh tetapi tetap saja menjalankan aktivitas sehari-harinya seolah kebijakan itu sudah dimaklumi akan terjadi seperti kebijakan-kebijakan sebelumnya. Tentu saja, mahasiswa dan sebagian anggota masyarakat lain di atas tidak sama dengan pikiran masyarakat perdesaan. Tetapi cara menyikapinya yang sangat berbeda. Mungkin kelompok mahasiswa merasa terpanggil dengan kebijakan yang mereka anggap “sewenang-wenang” dan tidak peduli dengan nasib rakyat sehingga mereka melakukan aksi demo di mana-mana.
Demo ini bahkan dinilai oleh Kepala BIN, Syamsir Siregar, telah “ditunggangi” oleh beberapa politikus (mantan pejabat, termasuk menteri). Apa benar pak ? Kita tidak sepenuhnya percaya dengan tengara Kepala BIN. Sebabnya ialah kebanyakan demo mahasiswa itu murni adanya karena memang kenaikan BBM diperkirakan akan menambah beban rakyat makin berat.
Justru yang harus dipertanyakan adalah manajemen pemerintahan SBY-JK yang dapat disebut tidak forcasteble terhadap kemungkinan lonjakan harga minyak dunia. Memang lonjakan harga minyak dunia memberi beban berat pada APBN, tetapi apakah rakyat yang harus diminta menanggung bebannya ? Mengapa tidak dilakukan efisiensi dan scraping anggaran yang tidak urgen untuk hajat hidup rakyat ?

Sekalipun rakyat miskin diberi hadiah hiburan berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) tetap saja tidak memberdayakan masyarakat miskin tetapi mengajarkan ketergantungan pada pemberian bantuan. Atau mungkin ini cerminan juga pemerintahan kita selama ini yang selalu juga tergantung pada “utang-utangan” lembaga keuangan dunia atau negara maju. Ada apa sebenarnya pak SBY-JK ? Apa pemerintah sudah sakit mata, mengalami kebutaan ? Apa para pimpinan dan anggota DPR di Senayan juga mengalami sakit mata ? Lihat dengan mata lebar apakah negeri ini makin sejahtera ? Apakah rakyat kita makin makmur di era “politik yang berkuasa”? Semoga saja rakyat tetap tabah dengan “cobaan” pimpinan bangsa ini.

MENJELANG HARI PENDIDIKAN NASIONAL

Pendidikan nasional Indonesia masih jauh dari harapan. Banyak masalah yang dihadapi pendidikan Indonesia. Masalah krusial yang saya anggap penting adalah guru. Problem based pendidikan Indonesia terletak pada masalah guru yang meliputi : jumlah, kualifikasi, kemampuan profesional, dan prospek jabatan guru. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen yang seolah menjadi tumpuan harapan mutu pendidikan belum ampuh menggeliatkan motivasi, semangat, dan profesionalisasi bidang keguruan. Pertanyaan-pertanyaannya cukup banyak : apakah calon mahasiswa yang memasuki jurusan-jurusan kependidikan adalah calon yang tergolong baik ? Bagaimana dengan Universitas Terbuka, juga beberapa LPTK swasta yang menerima mahasiswa seperti tanpa selesksi ? Bagaimana dengan syarat-syarat formalitas seritifikasi guru yang kemudian banyak memunculkan “pabrik-pabrik” sertifikat, surat keterangan, penelitian tindakan kelas, dapat dikatakan baik ? Apakah karena guru-guru tidak tetap sudah lama mengajar kemudian begitu saja mudah menjadi guru PNS, akan menjadi guru yang baik ?

Jabatan guru sudah memasuki ranah formal pekerjaan, apalagi guru PNS. Bekerja untuk memperoleh pendapatan (gaji) adalah orientasi umum pada pencari kerja keguruan. Anda yang tergolong ini tidak usah tersinggung karena memang bukan rahasia lagi dan lagi sah saja kan ?

Persoalan guru harus dilihat dari karakter keguruannya. Banyak guru atau calon guru yang tidak memiliki karakter kuat untuk disebut guru. Lagi-lagi hal ini terkait dengan pola rekrutmen dan gemblengen dalam pendidikan keguruan. Cobalah hitung sudah berapa ribu penataran loka karya dan sejenisnya tentang kurikulum, metode pembelajaran, media, pengembangan strategi dan model pembelajaran telah dilakukan. Hasilnya ? Kalau tidak boleh disebut nol ya tindak lanjutnya sangat kecil. Jadi seperti sia-sia. Simpulannya karakter guru kita sangat lemah. Saya tidak yakin jika gaji guru dinaikan 200% maka mutu pendidikan akan naik secara signifikan. Karena memang sebenarnya bukan sekedar persoalan kesejahteraan, tetapi lebih banyak pada pembentukan karakter keguruan yang lemah. PGRI sebagai salah satu organisasi profesi keguruan seharusnya dapat mengambil peran terdepan untuk membentuk karakter keguruan yang bersifat ke-indonesia-an. Pemerintah melalui kebijakan kurikulum LPTK seharusnya juga memperkuat basis karakter ini. Akhirnya memang semua itu pilihan dan setiap pilihan pasti ada plus minusnya.

Kita harus tetap punya harapan suatu saat pendidikan Indonesia akan mencapai tujuannya. Selamat mendidik untuk para guru Indonesia !