KEBANGKITAN NASIONAL JANGAN JADI KEBANGKRUTAN NASIONAL

Kita semua tahu tiap tanggal 20 Mei selalu diperingati sebagai hari Kebangkitan Nasional. Di hari-hari seperti ini mulai tataran birokrasi (pemerintahan), media massa, dan kelompok-kelompok masyarakat lain selalu mendengungkan rasa nasionalisme keindonesiaan. Tetapi anehnya kita makin jauh dari rasa keindonesiaan itu. Rasa keindonesiaan adalah rasa gotong royong, rasa religius, dan rasa satu nusa/tanah air/bangsa/bahasa. Tetapi sebenarnya yang lebih penting adalah juga rasa keadilan dan kesejahteraan sebagai bangsa. Selama kedua rasa terakhir itu tidak terjamah jangan harap isme keindonesiaan akan melekat.

Yang dapat memasak kedua rasa itu adalah para pemimpin bangsa yang ada di seluruh lapisan negara Indonesia. Mulai Presiden sampai pada Lurah atau Kepala Desa. Bila pemimpin-pemimpin kita secara keseluruhan tidak menjejakkan kaki kepemimpinannya pada dua rasa itu niscaya huru-hara, anarkhisme, pertentangan klas-klas sosial, dan separatisme akan selalu muncul. Resep memasak ke dua rasa ada dalam kebijakan-kebijakan dan aplikasi kebijakan para pemimpin kita. Ini berarti resep memasak mereka selama ini belum tepat hingga cita rasa keadilan dan kesejahteraan masih jauh dari harapan. Keadaan tinggalan pemerintahan masa lalu selalu menjadi beban berkepanjangan pemerintahan penerusnya. Tidakkah pemerintahan seterusnya itu berani mengambil langkah-langkah membuat resep ampuh memasak rasa keadilan dan kesejahteraan ?

Ketakutan selalu menghantui mereka karena takut sanksi internasional, tetapi tidak takut menderitakan rakyat sendiri.

Kita sangat mengharap kebangkitan nasional ini tidak menjadi kebangkrutan nasional. Lucu kedengarannya tetapi tidak mustahil bangsa kita akan mengalami kebangkrutan bilamana pemimpin bangsa ini tidak punya rasa kebangsaaan. Lihat saja beberapa tanda yang mengarah kepada kebangkrutan sudah jelas. Hutang luar negeri yang menumpuk, sumber daya strategis yang dikuasai pemodal asing, manajemen ekonomi yang tidak berbasis dasar negera, dan masih banyak lainya.

Semoga 20 Mei ini memunculkan keberanian para pemimpin kita membangkitkan bangsanya, rakyatnya untuk berkeadilan dan berkemakmuran. Amin

DEMO BBM : Anarkhisme atau Kebutaan ?

Maraknya demo mahasiswa dan sebagian anggota masyarakat lainnya menolak kenaikan BBM menunjukkan betapa negeri ini penuh dengan kekhawatiran karena ketidakpastian hidup yang lebih baik di kemudian hari.
Saking maraknya demo, tidak jarang menimbulkan pertikaian dengan aparat keamanan (polisi) yang juga sering tidak manusiawi menangani demo mahasiswa.
Pernahkan kita berpikir dengan jernih bahwa masyarakat perdesaan yang menjadi mayoritas penduduk penghuni negeri ini tidak terlalu pusing dengan rencana pemerintah SBY-JK tersebut ? Mereka memang mengeluh tetapi tetap saja menjalankan aktivitas sehari-harinya seolah kebijakan itu sudah dimaklumi akan terjadi seperti kebijakan-kebijakan sebelumnya. Tentu saja, mahasiswa dan sebagian anggota masyarakat lain di atas tidak sama dengan pikiran masyarakat perdesaan. Tetapi cara menyikapinya yang sangat berbeda. Mungkin kelompok mahasiswa merasa terpanggil dengan kebijakan yang mereka anggap “sewenang-wenang” dan tidak peduli dengan nasib rakyat sehingga mereka melakukan aksi demo di mana-mana.
Demo ini bahkan dinilai oleh Kepala BIN, Syamsir Siregar, telah “ditunggangi” oleh beberapa politikus (mantan pejabat, termasuk menteri). Apa benar pak ? Kita tidak sepenuhnya percaya dengan tengara Kepala BIN. Sebabnya ialah kebanyakan demo mahasiswa itu murni adanya karena memang kenaikan BBM diperkirakan akan menambah beban rakyat makin berat.
Justru yang harus dipertanyakan adalah manajemen pemerintahan SBY-JK yang dapat disebut tidak forcasteble terhadap kemungkinan lonjakan harga minyak dunia. Memang lonjakan harga minyak dunia memberi beban berat pada APBN, tetapi apakah rakyat yang harus diminta menanggung bebannya ? Mengapa tidak dilakukan efisiensi dan scraping anggaran yang tidak urgen untuk hajat hidup rakyat ?

Sekalipun rakyat miskin diberi hadiah hiburan berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) tetap saja tidak memberdayakan masyarakat miskin tetapi mengajarkan ketergantungan pada pemberian bantuan. Atau mungkin ini cerminan juga pemerintahan kita selama ini yang selalu juga tergantung pada “utang-utangan” lembaga keuangan dunia atau negara maju. Ada apa sebenarnya pak SBY-JK ? Apa pemerintah sudah sakit mata, mengalami kebutaan ? Apa para pimpinan dan anggota DPR di Senayan juga mengalami sakit mata ? Lihat dengan mata lebar apakah negeri ini makin sejahtera ? Apakah rakyat kita makin makmur di era “politik yang berkuasa”? Semoga saja rakyat tetap tabah dengan “cobaan” pimpinan bangsa ini.