• KALENDER ANDA

    September 2017
    S S R K J S M
    « Feb    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  
  • PILIH DI SINI

  • LOG IN / OUT

  • Laman

PERINGTAN KERAS BAHAYA KORUPSI PENDIDIKAN

Mulai tahun 2009 ini bidang pendidikan mendapat perhatian tinggi pemerintah dengan menyediakan anggaran 20% dari APBN. Dana yang luar biasa besar dibanding apa yang diberikan pada bidang pendidikan selama ini. Ini untuk melaksanakan pasal 31 ayat (4) UUD 1945. Nilai totalnya mencapai lebih dari Rp 200 triliun, fantastis!
Ada kekhawatiran saya terkait jumlah anggaran yang sangat besar itu, yaitu kemungkinan bahaya penyalahgunaan anggaran negara alias korupsi. Tak perlu heran jika di tahun-tahun mendatang banyak guru besar, dosen dan guru, kepala sekolah serta aparat yang mengurusi bidang pendidikan akan banyak yang terseret ke pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor). Bayangkan kini telah tersedia peluang kourpsi dengan adanya anggaran yang besar tersebut. Coba tengoklah bagaimana liku-liku pelaksanaan “proyek” Bantuan Operasional Sekolah (BOS), hibah-hibah atau blockgrand untuk sekolah dan perguruan tinggi. Bila dicermati dengan ketelitian yang tinggi banyak pula “proyek” tersebut yang menyimpang. Saking pintar dan berkembangnya cara menghindar dari jeratan hukum mereka dan “proyek” tersebut aman dan berjalan lancar.

Kiranya kini rakyat harus memberi peringatan keras tentang bahaya korupsi di bidang pendidikan karena melimpahnya anggaran. Semoga semua para pelaksana dan pendukung bidang pendidikan menyadari dan tetap diberi kekuatan untuk menghindari bahaya korupsi pendidikan. Semoga !!!

Iklan

PROGRAM MAHASISWA WIRAUSAHA, MUNGKINKAH?

Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) yang telah berjalan di PTN beberapa tahun, dan baru 2009 ini diluncurkan untuk kalangan mahasiswa PTS, kiranya patut diapresiasi sebagai program yang strategis untuk pengembangan kemampuan mahasiswa menghadapi tantangan yang makin kompleks. Ada satu pertanyaan yang meragukan keberhasilan program tersebut, mungkinkah berhasil? Tentu saja tidak gampang menjawabnya.
Secara teoritik dengan fasilitasi Dikti memberi dana kegiatan PMW, program ini diharapkan berhasil. Tetapi saya berkeyakinan masih sulit berhasil. Mengapa ?
Jiwa dan semangat wirausaha yang ingin dikembangkan pada mahasiswa seharusnya secara visioner dan kurikuler tampak dalam grand strategy perguruan tinggi. Hampir sulit ditemukan perguruan tinggi yang secara sistematis mengembangkan program kewirausahaan di lingkungan kampus. Persoalan pokok pertama terletak pada dosen-dosennya yang juga tidak memiliki pengetahuan, sikap dan ketrampilan wirausaha. Kebanyakan mereka adalah juga pencari kerja. Padahal kalau wirausaha mereka tentu dapat menciptakan lapangan kerja. Kedua, tidak adanya kesamaan pandangan atau paradigma bahwa mahasiswa kuliah di perguruan tinggi sebenarnya adalah dalam rangka mengembangkan kedewasaan dan kemandiriannya melalui pengembangan pola dan olah pikir. Kuliah pada suatu program studi adalah harus bekerja pada bidang program studinya. Akibatnya bertahun-tahun perguruan tinggi menghasilkan lulusan pengangguran. Ketiga tentunya adalah tidak cukup tersedia daya dukung, baik dana maupun jejaring yang memuluskan rancangan program pengembangan kewirausahaan. Apalagi kalau dilihat dana yang disediakan Dikti untuk mendorong PMW di lingkungan PTS yang notabene memiliki populasi mahasiswa lebih banyak dari pada PTN, jumlah dananya “ampun” kecilnya dibanding dana PMW untuk kalangan PTN. Jadi rasanya kita harus mencari jalan yang lebih pas untuk mendorong berkembangnya kewirausahaan di perguruan tinggi.

PROGRAM MAHASISWA WIRAUSAHA

Kalangan mahasiswa perguruan tinggi (swasta) kini lebih berdaya dengan adanya Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) yang diluncurkan Dit. Kelembagaan Dikti melalui Kopertis masing-masing wilayah. Mengapa ? Karena selama ini kucuran dana untuk berlatih wirausaha bagi mahasiswa PTS memang terbatas, khususnya PMW yang sudah beberapa tahun bergulir di PTN. Mungkinkah ini benar-benar wujud keadilan yang benar-benar ingin dilakukan Dikti? Ya kita optimis sajalah karena aturan undang-undangnya memang tidak ada pembedaan PTN dan PTS.
PMW dikoordinasikan oleh masing-masing PT yang mengusulkan dan “memenangkan” PMW yang diusulkannya.

Khusus anda yang berada di lingkungan Kopertis Wilayah VII Jawa Timur kiranya dapat membaca pedoman teknis PMW berikut ini : klik lampiran-pmw-koptis-7, pedoman-pmw-koptis-7, dan pengantar-pmw-koptis-7

BHP TIDAK PERLU DISOAL KECUALI YANG PUNYA PERSOALAN

Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan No. 9 Tahun 2009 memberikan inspirasi banyak pihak dalam memberikan tanggapannya terhadap kemungkinan-kemungkinan kritik dan argumentasi. Secara umum munculnya UU-BHP pastilah dimaksudkan untuk kebaikan, punya tujuan mulia. Mungkin cara atau sudut pandangnya saja yang berbeda. Bagi pihak tertentu, misal lembaga kemasyarakatan dan sebagian maha (siswa), UU-BHP dianggap sebagai upaya komersialisasi pendidikan dan tidak berpihak pada rakyat. Sementara pihak lain menganggap UU-BHP sebagai hal yang konstruktif untuk memandirikan pendidikan dan membuka peluang baru berkembangnya otonomi pengelolaan pendidikan.
Bagi Lembaga Pendidikan Negeri (LPN) undang-undang ini memberi angin segar, sementara sebagian maha (siswa) atau calon maha (siswa)-nya ketakutan akan melambungnya biaya kuliah. Bagi Lembaga Pendidikan Masyarakat (LPM), karena biasa berpikir swasta, undang-undang ini tidak banyak berpengaruh, kecuali yayasan/badan penyelenggaranya. Pihak yayasan/badan penyelenggara pendidikan dengan diberlakukannya UU-BHP “ketakutan” tidak memiliki akses yang luas, seperti selama ini, sehingga takut kehilangan “kerajaannya”. Nah apa dan bagaimana selengkapnya UU-BHP baca ini uu-no-9-tahun-2009-bhp

PEMILU 2009 JANGAN SAMPAI MEMILUKAN

Tahun 2009 ini betapa gegap gempitanya republik. Tentu yang penting karena adanya Pemilu, Pileg dan Pilpres. Lihat saja jalanan di segenap nusantara dan media massa maupun elektronik (TV dan Radio), saat ini marak dengan “iklan” para calon legislatif, calon presiden dan bendera-bendera Partai Politik. Orang asing, termasuk Menlu Amerika Serikat, Hillary Clinton, tentu merasakan kemarakan “iklan” tersebut. Apalagi kita warga yang setiap hari lalu lalng di jalanan… wah semarak sekali. Ada gambar dan bendera ukuran mini ada pula yang ukuran sedang dan tidak sedikit yang ukuran raksasa. Aneka kiat yang disampaikan melalui “iklan-iklan” tersebut. Tujuannya satu PILIHLAH AKU, PILIHLAH PARTAIKU.

Di sisi lain rakyat yang melihat dan mendengar “iklan” tersebut terbagi dalam tiga kategori yang agak samar. Pertama terkagum-kagum dan menyanjung karena isinya yang dianggap sangat mereka harapkan selama ini. Kategori ini banyak dimiliki oleh rakyat “terpinggirkan” yang selama ini menganggap pemerintah yang ada tidak becus ngurusi rakyat. Kemungkinan lain adalah mereka memang pendukung capres atau parpol yang bersangkutan. Kategori kedua peduli tapi mengevaluasi. Golongan ini merupakan masyarakat yang tergolong berpendidikan. Mereka menikmati iklan tetapi berpikir kritis. Kategori terakhir adalah mereka yang sama sekali tidak “pusing dengan manuver-manuver iklan capres atau parpol. Mereka menganggap capres atau parpol sama saja (sama bohongnya), “setelah jadi ya lupa lagi”.

Sisi lain yang tidak kalah menariknya adalah sumber dana yang dipakai oleh caleg/capres/parpol. Dari mana duitnya ? Iklan besar-besaran yang digunakan jangan-jangan hasil pekerjaan yang nggak benar. Anggapan umum yang berkembang adalah karena untuk jadi anggota dewan dan presiden memerlukan modal maka setelah jadi yang harus mengembalikan modal. Nah ini yang memilukan. Jadi jangan sampai pemilu ini berakibat memilukan, baik bagi calon maupun bagi rakyat.

INFORMASI PKM 2009

Ada khabar baru dari DP2M DIKTI tentang Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Tahun 2009. KKTIM yang biasanya diselenggarakan oleh Kopertis atau Wilayah kini ditiadakan dan diganti dengan PKM-Gagasan Tertulis (PKM-GT). Selengkapnya baca ini panduan-pkm 2009

MENJELANG HARI “PAK POLISI” BHAYANGKARA

Polisi, Bhayangkara, kita sebentar lagi berultah yang ke 62. Usia itu tentu cukup tua untuk manusia, tetapi masih belum cukup tua untuk organisasi yang melindungi dan melayani Nusantara Indonesia yang sangat luas ini. Era polisi yang mandiri sejak jaman Presiden Gus Dur telah menggelinding sampai sekarang dan mudah-mudahan sampai nanti kapan jua. Jumlah polisi juga makin membaik untuk melindungi dan melayani masyarakat. Citra polisi makin membaik, sekalipun ada celah cideranya oleh perilaku oknum atau sekumpulan oknum polisi. Tetapi dalam pendekatan sosial kemasyarakatan masih banyak yang harus dikerjakan dan diperbaiki oleh polisi. Bagaimana polisi melakukan pendekatan yang intent pada kelompok-kelompok sensitive terhadap kebijakan politik atau perilaku penyelenggaraan negara yang dirasa kelompok itu tidak benar, masih sering tidak tepat sehingga menimbulkan bentrok atau kejadian yang “mengenaskan” baik bagi masyarakat maupun polisi itu sendiri. Bina mitra, bagian lembaga kepolisian, yang seharusnya intens mengadakan penyuluhan, penerangan, dan pendekatan persuasif kepada masyarakat masih belum berkibar kuat. Sangat jarang ada polisi yang intens mengadakan komunikasi atau “kluyuran” di tengah masyarakat. Dalam hal ini malah bisa kalah sama Babinsa-nya TNI. Kelemahan ini mengarahkan terlambatnya polisi melakukan deteksi dini terhadap kemungkinan tindak kejahatan, termasuk terorisme.

Sisi lain adanya stigma polisi masih dianggap sebagai “cari duit” dalam berbagai kesempatan tampaknya belum dapat penuh dibersihkan. Kata tetangga saya, “jangan lapor polisi bila anda kehilangan kambing, karena anda akan kehilangan sapi”. Statement pimpinan kepolisian untuk clean bila berurusan dengan polisi tampaknya masih banyak di atas kertas. Fakta lapangan masih harus ditimbang dan diperhatikan betul oleh pimpinan kepolisian. Citra polisi makin tidak menyenangkan jika kita mendengarkan suara aktivis-aktivis demokrasi atau penyalur “aspirasi”, termasuk aktivis kampus yang suka “aksi jalanan” alias demo. Belum lagi urusan-urusan yang berkaitan dengan bidang lalu lintas. Sekalipun bidang terakhir ini makin membaik, tetapi masih harus terus diperbaiki oleh polisi.

Kita tetap berharap polisi terus memperbaiki diri. SELAMAT BERULTAH KE 62 PAK POLISI !